Ilmu Sosial Dasar - Problematika Kemiskinan di Indonesia

TUGAS ILMU SOSIAL DASAR

“PROBLEMATIKA KEMISKINAN DI INDONESIA”

Disusun Oleh :

Nama  : Isma Maulani

NPM   : 1A112063

Kelas   : 1KA02

Dosen  : Auliya Arrahma,ST,MT.

Jurusan Sistem Informasi

Universitas Gunadarma

Depok 2012

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah sebuah topik yang dibicarakan hampir diseluruh dunia. kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Pembangunan di Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek di masyarakat, baik pada kawasan pedesaan maupun perkotaan. Perubahan tersebut membawa dampak tidak hanya terhadap lingkungan fisik, tapi juga sistem nilai dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Namun sayangnya perubahan yang diciptakan oleh pembangunan membawa dampak yang menyertainya sangat mengerikan dan kompleks, karena ternyata telah melahirkan keterbelakangan dan kemiskinan dalam masyarakat.

     

PEMBAHASAN

Kemiskinan di indonesia, dampak dari kemiskinan dan upaya pengetasan kemiskinan. Masalah ini diankat dengan asumsi bahwa nyatanya d zaman globalisasi seprti sekarang ini, kemiskinan di indonesia semakin banyak saja seperti tak kunjung usai. Masalah ini menimbulkan masalah-masalah baru seperti pengangguran, dan kekerasan yang belakangan ini sering terjadi di indonesia dan akhirnya pembangunan ekonomi tidak berjalan lancar.

Pembangunan  merupakan  proses  yang  berkesinambungan  yang  mencakup  selurh  aspek kehidupan  masyarakat, termasuk  aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis.

John C. Bock, dalam Education and Development: A Conflict Meaning (1992),:

• memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa.
• mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan
• untuk meratakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan.

Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan: Paradigma Fungsional dan paradigma Sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Menurut pengalaman masyarakat di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti-bukti menunjukkan adanya kaitan  yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis Human lnvestmen, yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki economic rate of return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik.
Sejalan dengan paradigma Fungsional, paradigma Sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah: a) mengembangkan kompetensi individu, b) kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan c) secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa). bank dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah usd $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari. Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetoo yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

Lingkaran kemiskinan

Lingkaran kemiskinan didefinisikan sebagai suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan suatu kondisi dimana sebuah negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Konsep lingkaran kemiskinan menganggap bahwa :

• Ketidak mampuan untuk mengerahkan tabungan yang cukup.
• Kurangnya faktor pendorong untuk kegiatan penanaman modal
• Tingkat pendidikan masih rendah, merupakan tiga faktor utama yang menghambat proses pembentukan modal dan pembangunan ekonomi di berbagai negara yang sedang berkembang.

Kemiskinan di indonesia

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjan. Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan global. Di indonesia masalah kemiskinan seperti tak kunjung usai. Masih banyak kita dapati para pengemis dan gelandangan berkeliaran tidak hanya di pedesaan bahkan di kota-kota besar seperti jakarta pun pemandangan seperti ini menjadi tontonan setiap hari. Kini di indonesia jerat kemiskinan semakin parah. Kemiskinan bukan semata –mata persoalan ekonomi melainkan kemiskinan kultural dan struktural.

Dampak kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks, diantaranya:

1. Penganguran
2. Kekerasan
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Upaya pengetasan kemiskinan di indonesia

Seperti telah disinggung di atas bahwa kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks yang tak terpisahkan dari pembangunan mekanisme sosial, ekonomi dan politik yang berlaku. Ole karena itu setiap upaya pengetasan kemiskinan secara tuntas menuntut peninjauan sampai keakar masalah, jadi, memang tak ada jalan pintas untuk mengetaskan masalah kemiskinan ini. Penanggulanganya tidak bisa secara tergesa-gesa.

Komitmen pemerintah untuk mengetaskan kemiskinan tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disusun berdasarkan strategi nasional penanggulangan kemiskinan(SNPK). Disamping turut menandatangani tujuan pembangunan milenium, dalam RPJM-nya pemerintah telah menyusun tujuan-tujuan pokok dalam mengetaskan kemiskinan. Termasuk target ambisius dalam mengurangi angka kemiskinan.

Ada tiga ciri kemiskinan yang menonjol di indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada disekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPPAS$1,55-per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tidak tergolong miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan sehingga tidak mengambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikatagorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di indonesia.

Tiga cara untuk membantu mengankat diri dari kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi, layanan masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Masing-masing cara tersebut menangani minimal satu dari tiga ciri utama kemiskinan di indonesia, yaitu: kerentanan, sifat multy dimensi dan keragaman antar daerah .

Dengan kata lain, strategi dari pengentasan yang efektif bagi indonesia terdiri dari tiga komponen:

1. Membuat pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi rakyat miskin.
2. Membuat layanan sosial bermanfaat bagi rakyat miskin.
3. Membuat pengeluaran pemerintah bermanfaat bagi rakyat miskin.

Peran serta masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia

Pokok-pokok program “Pusat Peranserta Masyarakat Jateng” dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi bidang politik dan demokrasi, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, hokum dan HAM, pertahanan dan keamanan, agama, sosial budaya, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government), dalam rangka untuk mencapai cita-cita nasional, antara lain :

• Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ideology perjuangan diseluruh jajaran dan anggota Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) dalam rangka untuk menjamin tegak dan utuhnya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

• Meningktakan pemahaman dan kesadaran berbangsa dan bernegara di seluruh jajaran dan anggota Pusat Peranserta Masyarakat (PPM) dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan dengan senantiasa mengedepankan paradigma pembaruan dan kesinambungan pembanguna nasional di tengah – tengah percaturan global
•  Memperluas basis keanggotaan yang disertai dengan sistem administrasi yang tertata secara baik, dengan memanfaatkan IT yang terkelola secara terpadu, sehingga menjamin adanya sistem informasi keanggotaan yang pasti, sehingga data keanggotaan termasuk nama dan alamat lengkap, dapat diakses setiap secara on line di seluruh Indonesia Mengembangkan pemikiran dan implementasi rekonsiliasi nasional dengan berpijak pada implementasi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) guna menjamin terciptanya kebersamaan sebagai warga bangsa yang berpikiran maju ke depan dalam membangun bangsa
• Meningkatkan gerakan anti korupsi yang dilakukan secara sistematis, konsisten dan kontinyu demi terselenggaranya tata-kelola pemerintahan yang baik dan efektif, praktik penyelenggaraan Negara yang bersih, sehingga menjamin kelangsungan percepatan pembangunan nasional
• Mengembangkan pemikiran-pemikiran strategis dan komprehensif tentang strategis ekonomi “dua jalur” dalam memenuhi tuntutan reformasi ekonomi yaitu meningkatkan ekonomi kerakyatan dan memperkuat daya saing ekonomi global, dengan mendorong peningkatan indeks Pengembangan Manusia (HDI) dan pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur kesejahteraan rakyat.
• Mendorong peningkatan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,melalui pemantapan fundamental ekonomi yang kuat, produktivitas tenaga kerja, peningkatan investasi dan ekspor yang berkualitas dan kompetitif, serta pemanfaatan sumberdaya alam dengan menciptakan nilai tambah secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
• Mengembangkan pemikiran-pemikiran strategis guna mendorong Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, pengembangan program pemberdayaan, dan kemitraan PEMERINTAH dengan peranserta masyarakat.
• Mengembangkan pemikiran-pemikiran strategis guna mendorong Penurunan angka pengangguran, melalui penciptaan lapangan kerja, penyelenggaraan pendidikan dan keterampilan bagi calon pekerja, pengembangan pasar kerja aktif, dan manajemen tenaga kerja Indonesia, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh potensi dan kearifan lokal.
• Mengembangkan program-program kemitraan dengan berbagai lembaga, Baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat

Sumber :

· http://tmajieprasetyo.blogspot.com/

· http://www.rri.co.id/index.php/detailberita/detail/8429#.UJjZ2npHdLQ

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan penangan lintas sektoral, lintas profesional dan lintas lembaga. Departmen sosial merupakan salah satu lembaga pemerintah yang telah lama aktif dalam program pengentasan kemiskinan.

Saran

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya . saran saya agar pemerintah dan seluruh masyarakat di indonesia mau bekerja sama untuk ikut berperan serta dalam meminimalkan jumlah kemiskinan agar negara kita bisa bangkit dari keterpurukan baik dari krisis ekonomi maupun kemiskinan yang semakin meningkat tiap tahunya, agar negara kita bisa berkembang dan maju serta mensejajarkan dengan negara maju yang sejahtera.